LINTASBANTEN.CO.ID – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon menyoroti pentingnya pemadanan data secara berkala untuk memastikan bantuan sosial (bansos) diterima masyarakat yang memenuhi kriteria. Langkah ini diperlukan untuk meminimalkan risiko kesalahan pendataan, termasuk penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Kepala Dinsos Kota Cilegon, Lia Nurlia Mahatma, mengatakan pihaknya terus berupaya mengoptimalkan proses pendataan agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
“Kita terus berupaya bagaimana bisa memaksimalkan secara optimal bahwa bantuan itu harus tepat sasaran,” ujar Lia, Selasa (13/10/2026).
Menurut Lia, proses pendataan penerima bansos masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Karena itu, pemeriksaan dan pencocokan data perlu dilakukan secara berkelanjutan, termasuk ketika terdapat usulan penerima bantuan baru.
Ia menjelaskan, penentuan penerima bantuan berkaitan dengan proses pemeringkatan dan kesesuaian data. Dalam praktiknya, data yang diusulkan belum tentu sepenuhnya menggambarkan kondisi terkini masyarakat sehingga membutuhkan pemadanan lebih lanjut.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah jeda waktu antara pengusulan bantuan dan proses verifikasi berikutnya. Menurut Lia, pemadanan data kembali diperlukan untuk memastikan calon penerima benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
Lia mengakui, kelemahan dalam proses pendataan masih dapat terjadi. Karena itu, upaya penyempurnaan data menjadi bagian penting untuk mengurangi potensi ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.
Ia mencontohkan, ketika terdapat warga yang diusulkan sebagai penerima bantuan, proses pemadanan seharusnya kembali dilakukan dalam tahapan berikutnya. Dengan demikian, data yang digunakan untuk menentukan penerima bantuan dapat diperiksa kembali agar lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.
Selain mengandalkan proses verifikasi, Dinsos Cilegon juga mengharapkan partisipasi masyarakat dalam membantu memastikan keakuratan data. Warga diharapkan menyampaikan informasi apabila menemukan ketidaksesuaian antara data penerima bantuan dan kondisi sebenarnya.
Lia mencontohkan, terdapat kondisi ketika rumah yang tercatat dalam data memiliki kondisi fisik yang baik, tetapi rumah tersebut terdaftar atas nama orang lain. Situasi seperti ini, menurutnya, membutuhkan kejujuran dan keterlibatan masyarakat agar proses pendataan dapat dilakukan secara lebih akurat.
“Kita berharap kepada masyarakat juga untuk saling bisa menginformasikan ada juga di data rumahnya bagus atas nama orang lain. Jadi harus sama-sama ada kejujuran,” tutupnya. (luq)
