CILEGON, LINTASBANTEN.CO.ID — Pesatnya pertumbuhan industri baja, kimia, hingga petrokimia di Kota Cilegon menyisakan ancaman nyata bagi keselamatan masyarakat.
Tingginya potensi bencana akibat kegagalan teknologi—seperti kebakaran, ledakan, hingga kebocoran zat berbahaya—memaksa pemerintah daerah dan pelaku industri mengambil langkah antisipasi drastis sebelum memakan korban jiwa.
Ancaman ini menjadi sorotan utama dalam Seminar Nasional Antisipasi Bencana Akibat Kegagalan Teknologi yang digelar di The Royal Krakatau, Selasa (13/10/2026).
Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade Putra, menegaskan bahwa besarnya nilai investasi tidak boleh mengabaikan keselamatan warga, terutama bagi pabrik-pabrik yang berdiri berdekatan dengan area pemukiman padat.
“Pengelolaan risiko industri harus dilakukan secara menyeluruh, terutama bagi industri yang berdekatan dengan permukiman dan fasilitas publik. Industri harus tetap mengutamakan keselamatan masyarakat,” tegas Aziz.
Menurut Aziz, bencana teknologi kerap dipicu oleh kelalaian internal, mulai dari pemeliharaan alat yang buruk, kelemahan sistem pengendali, hingga human error.
Oleh karena itu, ia mendesak seluruh perusahaan di Cilegon agar tak sekadar mengejar profit, tetapi wajib menggelar simulasi keadaan darurat secara berkala serta terbuka dalam mengedukasi warga sekitar.
Senada dengan hal tersebut, Kepala BPBD Provinsi Banten, Lutfi Mujahidin, memperingatkan bahwa pencegahan tidak boleh menunggu hingga tragedy/insiden terjadi.
Kegagalan teknologi tak hanya merusak infrastruktur dan merantai pasokan, namun berdampak langsung pada pencemaran lingkungan massal.
“Langkah pencegahan perlu diterapkan sejak tahap perencanaan hingga pemeliharaan. Pengurangan risiko bencana harus menjadi bagian yang melekat dalam seluruh siklus pengelolaan industri,” lugas Lutfi.
BPBD Banten mendorong adanya penegakan hukum yang konsisten, pengawasan ketat, serta pelibatan akademisi untuk mengevaluasi secara independen tingkat keamanan pabrik-pabrik berbahaya di Cilegon demi melindungi masyarakat. (*/red)
