LINTASBANTEN.CO.ID – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cilegon, Rahmatuloh, menyatakan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dalam memperkuat peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (BPRS-CM) sebagai salah satu BUMD strategis milik daerah.
Dukungan tersebut disampaikan Rahmatuloh dalam Focus Group Discussion (FGD) Komisi III DPRD Kota Cilegon bersama jajaran Direksi BPRS-CM, dan sejumlah pejabat eselon II Pemkot Cilegon, serta Kepala Bagian Hukum, Rabu (9/9/2026).
FGD membahas skema dan mekanisme penyaluran gaji serta tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sekaligus membahas kesiapan BPRS-CM dalam mendukung program tersebut.
Rahmatuloh menilai kinerja BPRS-CM menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa bulan terakhir. Berdasarkan laporan kinerja Juli 2026, BPRS sudah berhasil menurunkan angka Non-Performing Financing (NPF), meningkatkan margin pendapatan hingga 90 persen menjadi sekitar Rp1,2 miliar, disertai pertumbuhan hampir 8.000 rekening baru dalam dua bulan.
“Saya melihat ada perkembangan positif. Ini tentu harus kita apresiasi dan terus kita kawal agar perbaikannya berkelanjutan,” ujar Rahmatuloh.
Menurutnya, pertumbuhan tersebut perlu diikuti dengan penguatan fundamental dan peningkatan kualitas layanan. Beberapa indikator, seperti Return on Asset (ROA) dan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), menurutnya masih perlu mendapat perhatian manajemen.
“Perbaikan sudah terlihat, tetapi tentu masih ada sejumlah indikator yang harus terus diperbaiki. Ini bagian dari proses penguatan BPRS agar semakin sehat, efisien dan mampu memberikan pelayanan yang optimal,” katanya.
Terkait rencana pengelolaan gaji PPPK melalui BPRS-CM, Rahmatuloh menegaskan bahwa Komisi III pada prinsipnya mendukung program tersebut. Namun, ia meminta agar prosesnya harus disertai dengan kesiapan dari sisi kinerja, sistem pelayanan, maupun infrastruktur digital.
“Saya mendukung penguatan BPRS-CM dan rencana pengelolaan gaji PPPK. Yang penting, seluruh aspek kesiapan harus dipastikan dengan baik agar program ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah maupun para PPPK,” jelasnya.
Rahmatuloh juga menekankan pentingnya memastikan kapasitas layanan BPRS-CM mampu mengakomodasi tambahan jumlah nasabah.
Menurutnya, kesiapan sistem digital, jaringan pelayanan, serta sumber daya manusia perlu menjadi bagian dari perencanaan agar pelayanan kepada PPPK dapat berlangsung cepat dan nyaman.
“Jangan hanya melihat dari sisi administrasi atau pemindahan rekening. Kita juga harus memastikan ketika jumlah nasabah bertambah, sistem dan pelayanan BPRS mampu mengimbanginya. Ini penting agar masyarakat mendapatkan pengalaman layanan yang baik,” ujarnya.
Ia meminta manajemen BPRS-CM bersama Pemkot Cilegon menyiapkan langkah mitigasi dan rencana penguatan layanan, terutama dalam menghadapi peningkatan volume transaksi apabila program pengelolaan gaji PPPK direalisasikan.
Menutup FGD, Rahmatuloh menyampaikan bahwa BPRS-CM bisa menjadi kebanggan masyarakat Cilegon.
“Kita ingin BPRS ini tumbuh menjadi bank yang sehat, profesional dan semakin dipercaya masyarakat. Karena itu, pengawasan dan dukungan harus berjalan bersamaan. Kita kawal bersama supaya BPRS-CM benar-benar menjadi kebanggaan Kota Cilegon,” tandasnya. (luq)
